Rabu, 27 Desember 2017

ANALISIS PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DI INDONESIA: PENDEKATAN METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS (1)



 [Paper telah terbit pada Jurnal Al-Awqaf BWI, 2017]

Oleh: Aam S. Rusydiana[1] & Abrista Devi[2]

Abstract
Wakaf merupakan salah satu hukum Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat sebagai ibadah ijtima’iyyah yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT. Dalam prakteknya perwakafan di Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang cukup rumit, karena umumnya merupakan wakaf non produktif. Berbicara tentang wakaf tunai, institusi wakaf tidak hanya sebagai ritualitas keagamaan tetapi bisa menyentuh aspek kemanusiaan dengan memberdayakan potensinya untuk kesejahteraan publik semaksimal mungkin.
Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengelolaan dana wakaf tunai di Indonesia, dengan pendekatan metode Analytic Network Process (ANP), berikut prioritas solusi yang dapat ditawarkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana wakaf tunai di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting yaitu: aspek sumber daya manusia (SDM), aspek kepercayaan, aspek sistem, dan aspek syariah. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas: 1) masalah kepercayaan (dimana prioritas nomor satu masalah sub kriteria kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donator), 2) masalah syariah (yaitu tidak terpenuhinya akad wakaf, 3) masalah sumber daya manusia (yaitu penyelewengan dana wakaf), dan 4) masalah sistem (yaitu lemahnya sistem tata kelola). Adapun strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan wakaf tunai berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf tunai, 2) pembentukan lembaga pendidikan wakaf, 3) peningkatan kualitas pengelola dana wakaf, dan 4) transparansi dan akuntabilitas.

Keywords: Cash Waqf, Management, ANP

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
            Dalam konteks perundangan di Indonesia, wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama fiqh klasik. Hal ini dapat terlihat dari rumusan pengertian wakaf dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.
   Wakaf merupakan salah satu hukum Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat sebagai ibadah ijtima’iyyah yang berfungsi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT (Fathurrohman, 2012). Selain itu, agama Islam memiliki persiapan institusional untuk memperoleh dana agar masyarakat yang miskin dapat berdiri sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, salah satunya dapat melalui wakaf disamping melalui pembayaran wajib zakat dan kontribusi pembayaran sukarela yang lainnya. Jadi wakaf ini jika dikembangkan dan dikelola secara produktif dapat berperan sebagai salah satu alternatif bagi penanggulangan kemiskinan.
Dalam prakteknya perwakafan di Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang cukup rumit, karena umumnya merupakan wakaf non produktif dan biaya operasionalnya terkesan membebani masyarakat. Kenyataan ini menggambarkan kondisi perwakafan yang apabila meminjam istilah Mundzir Qahf, merupakan wakaf langsung, bukan wakaf produktif. Artinya wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, bukan wakaf yang disediakan untuk kepentingan produksi. 
Berbicara tentang wakaf tunai, institusi wakaf tidak hanya sebagai ritualitas keagamaan tetapi bisa menyentuh aspek kemanusiaan dengan memberdayakan potensinya untuk kesejahteraan publik semaksimal mungkin. Dengan demikian penulis tertarik dalam mengkaji tentang wakaf tunai.
Walaupun pada dasarnya semua masalah wakaf perlu diselesaikan, menyusun prioritas masalah tetap penting untuk dilakukan karena adanya keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya dana, maupun sumberdaya waktu yang dimiliki oleh institusi atau lembaga wakaf. Menyusun prioritas masalah juga akan membantu pengelola wakaf atau nazhir dalam menyusun rencana strategis dan menyusun prioritas agenda kerjanya.
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :
1.      Apa saja prioritas permasalahan pengelolaan dana wakaf tunai di Indonesia berdasarkan bingkai metode ANP?
2.      Bagaimana solusi dan strategi yang dapat diberikan atas permasalahan tersebut berdasarkan skala prioritas?

II. LANDASAN TEORI
2.1.Wakaf Uang menurut Hukum Islam
         Menurut Muhammad (1997), orang yang pertama kali mengenalkan wakaf uang dalam sejarah Islam adalah Imam Az-Zufar pada abad ke 8 Masehi, salah satu ulama kalangan Madhzab Hanafiyyah. Beliau menyatakan bahwa, wakaf uang harus dinvestasikan melalui mudharabah dan keuntungannya dialokasikan untuk al-a’maal alkhairiyyah (bantuan sosial). Hal tersebut dinyatakan serupa oleh Imam Bukhari dan Ibnu Syihaab Azzuhri. Imam Bukhari menyebutkan bahwa Ibnu Syihaab Az-Zuhri membolehkan wakaf dinar dan dirham, dengan menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha, yang kemudian keuntungannya disalurkan untuk wakaf.
Wakaf uang ini merupakan permasalahan yang didiskusikan di kalangan Ulama Fikih. Imam Nawawi dari kalangan Syafi’iyyah mengatakan : “Dan berbeda pendapat para sahabat kita tentang wakaf dengan uang (dinar atau dirham). Orang yang boleh mempersewakan dinar atau dirham, boleh juga berwakaf dengannya, dan yang tidak boleh mempersewakannya, tidak membolehkan perwakafannya”. (Al-Majmu’, 1980)
Fanani (2011) menjelaskan, Az-Zuhri memfatwakan bahwa, masyarakat dianjurkan untuk mewakafkan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam pada saat itu. Dibolehkannya wakaf uang dikemukakan oleh sebagian besar madhzab Hanafi dan juga sebagian ulama madzhab Syafi’i. 
Menurut As’ad (2006), di kalangan Ulama klasik, wakaf uang menjadi persoalan khilafiyyah (perbedaan pendapat). Hal tersebut bermulaketika tradisi yang lazim bahwa masyarakat mewakafkan hartanya yang hanya berkisar pada harta tetap (fixed asset). Berdasarkan tradisi tersebut, maka sebagian Ulama merasa aneh saat mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Hanifah yang bernama Muhammad Abdullah Al-Anshaari yang menyatakan bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan, seperti dinar atau driham, atau dalam bentuk komoditi yang ditimbang. Hal yang membuat mereka merasa aneh adalah, berubahnya fungsi utama dari uang tersebut sebagai alat tukar menjadi alat sewa wakaf. Al-Anshari menjawab: “Kita investasikan dana tersebutdengan cara mudharabah, dan keuntungannya disedekahkan. Kita jual makanan tersebut, harganya kita putar dengan usaha mudharabah lalu hasilnya kita sedekahkan”.
Ulama hanfiyyah berpendapat, bahwa wakaf uang tergantung pada tradisi setempat. Misalnya, jika di suatu tempat terdapat tradisi atau kebiasaan berwakaf dengan uang, maka wakaf uang di tempat tersebut sah, namun tidak sah di tempat lain. Walaupun demikian, fatwa Ulama Hanfiyyah tentang bolehnya berwakaf uang terungkap dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Anshari, salah satu murid Sahabat Abu Hanifah, dimana beliau berfatwa bolehnya berwakaf dengan barang-barang komoditi yang ditimbang atau ditakar (As’ad, 2006).
Fanani (2011) menjelaskan, bahwa alasan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang antara lain adalah, pertama, uang sebagai alat tukar yang habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal yang tetap, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu, syarat harta benda wakaf adalah harta yang bersifat kekal dan tahan lama, tidak habis sekali pakai. Kedua, uang dinar dan dirham merupakan alat tukar yang digunakan untuk memudahkan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dan mempersewakan zatnya.
Namun para ulama yang melarang wakaf uang mendapatkan bantahan dari ulama yang membolehkannya diantaranya, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri (dari kalangan Syafi’iyyah). Wahbah Az-Zuhaily menyebutkan bahwa, Hanafiyyah membolehkan wakaf uang karena substansi uang yang dapat dijadikan sebagai modal usaha tersebut dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjadikannya modal usaha dengan sistem mudharabah.
Wadjdy dan Mursyid (2007) menyatakan, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memfatwakan tentang bolehnya berwakaf uang, mempertimbangkan pendapat-pendapat para ulama besar seperti : Imam Az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang dengan menjadikan uang sebagai modal usaha kemudian hasilnya disalurkan kepada mauquf alaih. Mutaqaddimiin Ulama Madzhab hanafi (ulama klasik dari Hanafiyyah) membolehkan wakaf sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bil ‘urf. Abu Tsaur dari kalangan Syafi’iyyah meriwayatkan dari Imam Syafi’i bahwa wakaf uang adalah boleh (jaiz).
Menurut Cizakca (2008), sejarah membuktikan bahwa wakaf uang telah populer pada zaman bani Mamluk dan Turki Utsmani. Di awal perkembangan Islam pun, wakaf uang telah dibenarkan oleh para Ulama. Namun, wakaf uang baru berpengaruh secara signifikan pada abad ke-16 Masehi yaitu pada zaman Turki Utsmani. Al-arnaut (2000) menjelaskan, pembanguan kota Istambul, tak lepas dari wakaf uang yang berkembang pesat sehingga menjadi pusat perdagangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen sejarah yang ditemukan pada Tahun 1464 Masehi, yang seratus tahun kemudian menjadi kebiasaan masyarakat Istambul.
Menurut Cizakca (2008), M.A. Manan mengangkat kembali konsep wakaf uang melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen Cash Wakaf Cerificate.  Ia telah memberikan solusi alternatif dalam mengatasi krisis kesejahteraan umat Islam. Dibanding dengan wakaf harta yang tak bergerak, wakaf uang mempunyai peluang yang lebih besar untuk dilakukan modernisasi.
Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif oleh nazhir, dan hasilnya dimanfaatkan untuk wakaf. Artinya, seorang yang ingin berwakaf uang hendaknya berinvestasi yang kemudian hasil keuntungannya di wakafkan untuk mauquf alaih. Di Indonesia, BMM, Tabung Wakaf Indonesia, dan PKPU telah berupaya menjadi nazhir wakaf uang, namun masih terdapat keragaman konsep dan aplikasinya (Fanani, 2011).

2.2.Konsep Pengelolaan
Seperti diketahui, ilmu kelola-mengelola (manajemen) berkembang terus hingga saat ini. Ilmu manajemen memberikan pemahaman kepada kita tentang pendekatan ataupun tata cara penting dalam meneliti, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal pengelolaan terhadap sesuatu (Dalimunthe, 2007).
IImu manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu sosial. Pada tahun 1886 Frederick W. Taylor melakukan suatu percobaan time and motion study dengan teorinya ban berjalan. Dari sini lahirlah konsep teori efisiensi dan efektivitas. Kemudian Taylor menulis buku berjudul The Principle of Scientific Management (1911) yang merupakan awal dari lahirnya manajemen sebagai ilmu. Selanjutnya ilmu manajemen merupakan kumpulan disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan melihat manajemen sebagai fenomena dari masyarakat modem. Di mana fenomena masyarakat modem itu merupakan gejala sosial yang membawa perubahan terhadap organisasi.
Pada kenyataannya rnanajemen sulit dedifenisikan karena tidak ada defenisi manajemen yang diterima secara universal. Mary Parker Follet mendefenisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Defenisi ini mengandung arti bahwa para manajer untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin dilakukan. Manajemen memang bisa berarti seperti itu, tetapi bisa juga mempunyai pengertian lebih dari pada itu. Sehingga dalam kenyataannya tidak ada defenisi yang digunakan secara konsisten.
Berdasarkan definisi yang disampaikan pakar, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen merupakan kerjasama dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasi dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).
Menurut Dalimunthe (2007), mempelajari dan memahami teori manajemen menjadi penting dan urgen. Ada beberapa alasan untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan ilmu manajemen, yaitu:
1.         Membentuk pandangan kita mengenai organisasi. Mempelajari teori manajemen juga memberi petunjuk kepada kita di mana kita mendapatkan beberapa ide mengenai organisasi dan manusia di dalamnya.
2.         Membuat kita sadar mengenai lingkungan usaha. Mempelajari berbagai teori manajemen berdasarkan perkembangannya, kita dapat memahami bahwa setiap teori adalah karena berdasarkan lingkungannya yaitu ekonomi, sosial, politik dan pengaruh teknologi yang dirasakan pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa tertentu. Pengetahuan ini membantu setiap orang untuk memahami apa sebabnya teori tertentu cocok terhadap keadaan yang berbeda.
3.         Mengarahkan terhadap keputusan manajemen. Mempelajari evolusi manajemen membantu memahami proses dasar sehingga dapat memilih suatu tindakan yang efektif. Pada hakekatnya suatu teori merupakan asumsi-asumsi yang koheren/logis, untuk menjelaskan beberapa fakta yang diobservasi. Teori yang absah, dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada situasi tertentu. Dengan adanya pengetahuan ini, kita bisa menerapkan teori manajemen yang berbeda terhadap situasi yang berbeda.
4.         Merupakan sumber ide baru. Mempelajari perkembangan teori manajemen memungkinkan kita pada suatu kesempatan mengambil pandangan yang berbeda dari situasi sehari-hari.

2.3.Penelitian Terkait Permasalahan dan Solusi Wakaf Tunai
Penelitian tentang masalah dan solusi wakaf telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya diantaranya, Suhadi (1995) dalam disertasinya dengan judul “Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang pokok Agraria di Kabupaten Bantul Yogyakarta”. Disertasi ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul “Pengembangan Tanah Wakaf dalam Rangka Pelaksanaan UUPA”. Dalam disertasi ini Imam Suhadi mengemukakan bahwa penggunaan tanah wakaf adalah untuk membantu kepentingan atau kesejahteraan umum sebagai ibadah (pengabdian) kepada Allah SWT dan penggunaan ini perlu dinyatakan dalam bentuk ikrar wakaf. Selanjutnya waqif dihimbau untuk terus membantu dan mengawasi pemeliharaan dan penggunaan tanah wakaf. Menurut hasil penelitiannya, tanah wakaf di Indonesia belum berfungsi dengan baik untuk membantu kepentingan umum. Oleh karena itu, agar pengelolan tanah wakaf lebih efektif, sebaiknya nazhir yang mengelolanya berbadan hukum.
            Sementara itu, Hasanah (1997) dengan disertasinya yang berjudul “Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)” membahas bahwa wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang dapat digunakan untuk menyalurkan sebagian harta seseorang bagi kepentingan sosial. Selanjutnya wakaf dibahas menurut ajaran Islam dan cara-cara pengelolaannya serta diadakan studi banding dengan beberapa lembaga di Indoensia yang sudah lebih mapan pengelolan wakafnya, seperti Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Pondok Modern Darussalam Gontor, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Yayasan badan Wakaf Sultan Agung, Majelis Wakaf dan keharta bendaan PP Muhammadiyah, serta wakaf yang ada di lingkungan Nahdhatul Ulama. Selanjutnya untuk memperluas wawasan pengelolaan wakaf, diadakan juga studi banding dengan beberapa negara muslim seperti, Mesir, Saudi Arabia, Yordania, dan Srilangka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di lokasi penelitian baru pada tahap mengarah untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan belum mampu untuk mewujudkannnya secara nyata.
            Selanjutnya Fathurrohman (2012) dalam disertasinya yang berjudul “Wakaf dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung Jawa Barat) menjelaskan bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif di Kabupaten Bandung, diantaranya sebagian besar tanah-tanah wakaf digunakan untuk sarana ibadah dan sebagian lagi letaknya tidak strategis. Disamping itu, pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Dengan kondisi seperti ini, tanah-tanah wakaf agak sulit untuk dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para nazhir kurang profesional dan kesulitan dana untuk biaya pengelolaannya. Padahal, harta benda wakaf jika dikelola dan dikembangkan secara produktif, maka dapat diperuntukkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu menanggulangi kemiskinan.
            Sementara itu, Shalih (2007) dalam disertasinya yang berjudul Peran Wakaf dalam Maqashid Syari’ah menjelaskan bahwa dalam wakaf terdapat peran yang sangat penting untuk menjaga lima pilar maqashid syari’ah, yaitu untuk memelihara agama (hifzhuddiin) maka wakaf berperan dalam membersihkan hati seorang waqif dalam rangka beribadah kepada Allah semata bukan beribadah kepada harta. Sehingga ia terhindar dari sifat kikir dan tamak dan terpupuk dalam dirinya sifat kebersamaan dan kasih sayang yang dapat mengantarkan kepada hifzhunnafs (memelihara jiwa), hifzhunnasab (memelihara keturunan), hifzhul maal (memelihara harta), dan  hifzhul ‘aql (memelihara akal) dengan mendirikan yayasan atau lembaga pendidikan yang dengannya dapat menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat melahirkan generasi muslim yang kompeten dalam segala bidang baik ilmu syar’i maupun ilmu science dan ilmu-ilmu lainnya.

III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (indepth interview) dengan dengan pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden.
3.2. Populasi dan Sampel
Pemilihan responden pada penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan wakaf tunai di Indonesia. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari lima orang pakar dan praktisi dengan pertimbangan berkompeten. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya. Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam survey ini adalah para pakar/peneliti ekonomi Islam dan praktisi yang berkecimpung dalam dunia wakaf dan wakaf tunai.
3.3 Metodologi
            Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif-kuantitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi syariah tentang masalah wakaf tunai di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP dan diolah dengan menggunakan software “Super Decision”.
3.3.1  Gambaran Umum Metode ANP
Analytic Network Process (ANP) juga merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelasaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar.  ANP juga mampu  menjelaskan model faktor-faktor dependence serta feedback nya secara sistematik. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan  melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empirical.
3.3.2  Landasan ANP
ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain[3]:
1.       Resiprokal; aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai pembandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/ Pc (EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
2.       Homogenitas; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.
Tabel 3.1 Definisi Skala Penilaian dan Skala Numerik
Definition
Intensity of Importance
Equal Importance
1
Weak
2
Moderate importance
3
Moderate plus
4
Strong importance
5
Strong Plus
6
Very strong or demonstrated importance
7
Very,very strong
8
Extreme importance

9
Sumber : Saaty, 2006
3.       Prioritas; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif.
4.       Dependence condition; diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa cluster.

3.3.3        Tahapan Penelitian
Tahapan pada metode ANP antara lain:
Sumber: (Ascarya, 2010)
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian
1. Konstruksi Model
            Konstruksi model ANP disusun berdasarkan literature review secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar dan praktisi wakaf tunai serta melalui indepth interview untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.
2. Kuantifikasi Model
Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa pairwise comparison (pembandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software super decision untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri[4].



[1] Staf pengajar dan peneliti pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Indonesia. Email: tasik_pisan@yahoo.com
[2] Pengajar pada Universitas Ibn Khaldun (UIK) Bogor. Juga sebagai konsultan riset pada SMART Consulting.
[3] Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. 2006, Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Springer. RWS Publication, Pittsburgh.
[4] Ascarya, 2011,”The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia”review of Indonesian economic and business studies vol.1 LIPI economic research center.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar